Dinamika politik nasional yang cenderung memanas belakangan ini berpotensi mempengaruhi keputusan bisnis calon investor asing di Ibukota Negara (IKN) baru. Salah satunya adalah wacana penundaan Pemilu 2024 yang menuai penolakan dari kelompok masyarakat.
- DPRD Karanganyar Tidak Habis Pikir Anggaran Aspirasi Hilang Usai APBD 2023 Ditetapkan
- KSAL Klaim 70 Persen Alutsista TNI AL Bikinan Dalam Negeri
- Upaya KPK Bongkar Kasus Suap Dana Hibah di Jatim Diapresiasi Tokoh Masyarakat Cirebon
Baca Juga
Jika wacana ini terus dipaksakan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin khawatir eskalasi politik nasional akan terus memanas dan menyebabkan aksi demonstrasi dalam skala besar yang mengarah pada aksi people power.
“Dan setiap dinamika politik tentu akan mempengaruhi iklim investasi di dalam negeri,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (13/3).
Suasana sosial politik suatu negara yang sedang tida kondusif tentu akan membuat calon investor, terutama dari pihak asing akan sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan keputusan bisnisnya.
Pembatalan investasi dari Softbank harus menjadi pelajaran berharga. Untuk itu, Sultan mengingatkan bahwa stabilitas nasional adalah prasyarat yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika ingin menarik lebih banyak investor asing.
"Saat ini kita sudah mendapati fakta bahwa terjadi arus keluar dana asing dari dalam negeri (capital outflow) dalam jumlah yang signifikan dan pembatalan investasi Softbank di IKN. Ini adalah alarm bagi pemerintah untuk tidak ceroboh dalam memulai konfrontasi politik nasional dengan wacana politik yang ditentang oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan menyarankan agar pemerintah lebih mawas diri dan tidak tergoda untuk merusak mood calon investor. Caranya dengan menghentikan wacana penundaan pemilu.
Dengan begitu, pemerintah bisa fokus pada agenda pembangunan IKN tanpa harus risau dengan masa depan kepemimpinan politik nasional. dilansir RMOL.ID. [ogi]
- GKBRAy Paku Alam X Bangga Batik Karya Tangannya Diterima Paus Fransiscus
- Dianggap Menyalahi Perda, DPRD Bogor Evaluasi Kehadiran Sepeda Listrik
- KPK Butuh Keterangan Anies untuk Dapat Gambaran Awal dan Utuh soal Balap Mobil Listrik Formula E