Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika pemerintah mampu mengatasi mafia minyak goreng.
- Sapi Kurban Presiden Jokowi Serahkan Sapi Kurban Jenis Simental Untuk Masjid Al Wustho Mangkunegaran
- Jalan Pagi Bersama Dokter Gigi dan Polwan, Saleh Husin: Tidak Terasa Sampai 11 Kilometer
- PPKM Diperpanjang, Jabodetabek Naik Level 2
Baca Juga
Sebab bila BLT sebesar Rp 300 ribu selama tiga bulan ke depan, maka itu artinya pemerintah telah kalah dari mafia minyak goreng.
"Pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng. Sungguh ironis, ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” tegas pengamat politik Jamiluddin Ritonga lewat keterangannya, Senin (4/4).
Pemberian BLT kepada masyarakat juga bukan solusi mengatasi persoalan mahalnya minyak goreng.
"Pemerintah harus membenahi sistem perdagangan minyak goreng yang terbebas dari mafia. Hanya dengan begitu persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dapat diatasi,” tutupnya.
Pemerintah juga harus mengungkap penyebab langka dan mahalnya minyak goreng serta menangkap pihak-pihak yang terlibat.
"Hanya dengan cara itu, pemerintah dapat memulihkan wibawanya. Pemerintah harus menunjukkan mampu mengendalikan semua pemain minyak goreng yang mengabaikan kepentingan nasional,” tutupnya dimuat Kantor Berita Politik RMOL.
- Jalan Pagi Bersama Dokter Gigi dan Polwan, Saleh Husin: Tidak Terasa Sampai 11 Kilometer
- Berlaku Bulan Ini, Pelat Nomor Putih Akan Diprioritaskan ke Kendaraan Baru
- Doa Pagi dan Sore Hari Agar Terlepas dari Jeratan Utang